Sejarah Nama Bangsa Indonesia

20 February 2009

Oleh: Harry Kawilarang

“Pada suatu hari dimasa datang, wilayah koloni kita [di gugusan kepulauan] akan merdeka. Sekalipun masih akan terjadi dalam waktu lama, tetapi bila itu terjadi, hal itu justeru akan mendatangkan kebaikan untuk kita juga ketimbang sekarang ini sebagai pemilik koloni. Generasi kita di masa datang, yang kian dewasa, sama sekali tidak akan berperang terrhadap koloni-koloni yang menuntut kemerdekaan. Justeru mereka ini akan di dukung untuk meraih kemerdekaan sepenuhnya dan akan mewujudkan hubungan persahabatan dan perdagangan saling menguntungkan.” – G K Hogendorp (ucapan di Staten-General [Parlemen Belanda] pada 1819)

Pada bulan November 1917, di Universitas Leiden, kota Leiden, negeri Belanda berlangsung kongres mahasiswa asal Hindia-Belanda yang diprakarsai oleh Asosiasi Indologi Lei den. Agenda pertemuan terdiri dari tiga acara pembahasan, masing-masing adalah: a) menciptakan kerja-sama dan meningkatkan komunikasi sesama pelajar dan mahasiswa asal Hindia-Belanda yang belajar di negeri Belanda, b) meningkatkan pendalaman pengetahuan tentang Indonesia di kalangan peminat-peminatnya, c) Mewujudkan rasa simpati dan semangat meminati masalah Indonesia di kalangan masyarakat negeri Belanda. Sasaran utama dari kongres itu adalah menjajagi dasar-dasar pemersatuan masyarakat asal Hindia-Timur sebagai bangsa yang dikenal oleh dunia internasional. Sebabnya, selama ini sebutan penduduk di wilayah gugusan nusantara, Hindia-Timur ataupun Hindia-Belanda (Oost-Indie atau Nederlandsch Indie) yang terasa sangat ganjil.

Pada pertemuan itu di munculkan tiga pembicara yang mewakili kelompok masyarakat penghuni gugusan kepulauan, masing-masing Dahlan Abdoellah, asisten dosen Univ. Leiden mewakili Persatuan Mahasiswa Hindia-Timur, IV (Indiesche Vereeniging) Han Tiauw Tjong, me wakili organisasi Chung Hwa Hui (masyakarat Cina Hindia-Timur) dan Humbertus “Harry” van Mook yang menjadi ketua Asosiasi Indologi dan menjadi wakil kelompok non-pribumi yang menetap di Hindia-Timur.

Kongres itu cukup menarik, karena baru pertama kali diadakan di lingkungan pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Menjadi penting karena yang menjadi pokok pembahasan pada kongres itu adalah mewujudkan suatu bangsa di gugusan kepulauan nusantara masa datang. Sebagai pembicara pertama, Dahlan Abdoellah mempermasalahkan mengenai konstitusi di Hindia-Timur dimana sebenarnya masyarakat pribumi sebagai mayoritas memiliki hak yang lebih besar untuk berperan di administrasi pemerintahan. Ia mencontohkan berbagai gerakan nasionalisme seperti Boedi-Oetomo, Syarikat Islam dan Indiesch Partij yang berkembang dan pesat dan menuntut hak otonomi yang lebih luas untuk memperbaiki taraf kehidupan sosial masyarakat di koloni Belanda di Hindia Timur. Iapun mengecam pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang di nilai tetap saja melakukan dominasi dan monopoli kekuasaan dan sama sekali tidak memberi peluang kepada Dewan Rakyat (Volksraad) untuk turut berperan dan berpartisipasi memperbaiki kondisi sosial masyarakat banyak. Pada forum ini Dahlan Abdullah menghimbau kepada semua insane mahasiswa dan pelajar, tak terkecuali turunan Belanda dan turunan Cina yang lahir dan besar di Hindia-Timur untuk perduli dan bahu membahu memperjuangkan hak kebebasan yang lebih luas bagi penduduk pribumi yang sangat terkebelakang baik taraf hidup sosial dan pendidikan.

Pada waktu giliran wakil dari Chung Hwa Hui, Han Tiauw Tjong mengharap agar masyarakat turunan jangan dipisahkan ataupun dikucilkan dari lingkungan masyarakat pribumi, Indo ataupun Belanda (penetap).
Tetapi masyarakat turunan Cina juga diperlakukan sebagai partner dalam mewujudkan pembangunan masyarakat berbangsa di gugusan kepulauan nusantara ini.

Pada giliran van Mook di awal pandangannya mengemukakan pemerintahan kolonial Belanda harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Hindia-Timur. Hukum dan ketenteraman harus ditegakkan sebagai dasar bagi terwujudnya pembangunan. Van Mook juga menyinggung mengenai kemerdekaan yang seharusnya juga diberlakukan bagi penghuni negeri jajahan ini.

Kemerdekaan Indonesia pernah di dengungkan oleh G K Hogendorp pada 1819 di Staten-Generaal (Parlemen Belanda). Nama Hogendorp dikenal sebagai pemuka gerakan kemerdekaan Belanda pada 1813 ketika Belanda berada dibawah penjajahan Prancis pada masa Perang Napoleon yang melanda Eropa di abad ke-19. Seperti dipaparkan sebelumnya, pemerintahan Hindia-Belanda sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan dan aturan “Belanda-Totok.” Maksudnya orang Belanda yang asli lahir dari negeri Belanda yang boleh memerintah.

Sedangkan mereka walaupun asal Belanda, tetapi bila dilahirkan di luar Belanda, atau di negeri jajahan, sama sekali tidak diperkenankan untuk men jadi pemimpin eksekutif ataupun penentu kebijakan di negeri jajahan. Hal ini dialami pula oleh van Mook, sekalipun kedua orang tuanya Belanda asli dan mengabdi sebagai guru, tetapi puteranya Humbertus Johannes van Mook yang lahir di Semarang pada 30 Mei 1894, tidak diberlakukan sebagai orang Belanda, dan menjadi korban diskriminasi. Untuk itu van Mook hanya meraih jabatan Letnan-Gubernur, sedangkan posisi Gubernur-Jendral harus asli kelahiran Belanda yang menjadi aturan Staten-Generaal di Belanda.

Pengaruh praktek diskriminasi ternyata membangkitkan semangat turunan Belanda kelahiran Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa dan pelajar yang belajar di negeri Belanda memperjuangkan hak azasi persamaan hak kemerdekaan. Untuk itu Fakultas Indologi di Universitas Leiden sempat menjadi pusat kegiatan pemikir-pemikir perduli Indonesia. Lagi pula, banyak diantara pengajar pada jurusan Indologi turut mewujudkan benih-benih kemerdekaan Indonesia. Diantara mereka adalah Snouck Hur gonje, Van Vollenhoven, Hazeu, Carpentier Alting, dll yang dalam pandangan mereka kedepan menilai bahwa kolonialisme Belanda tidak akan kekal. Mereka berharap terjalinnya harmonisasi hidup berdampingan dengan penduduk pribumi diberi peluang lebih besar dengan pengembangan pendidikan hingga timbul masyarakat pluralistik multi-ethnis dibawah satu ikatan kebangsaan di gugusan nusantara yang terdiri dari masyarakat majemuk dengan sebutan Indonesia.

Sejak awal abad ke-20 memang sudah muncul berbagai gerakan kebebasan di kalangan masyarakat pelajar pribumi. Tetapi umumnya gerakan ini hanya untuk kepentingan primordial ataupun solidaritas sectarian.
Ambil contoh organisasi Boedi-Oetomo ataupun Sarekat Islam. Boedi-Oetomo didirikan oleh para tabib Jawa untuk kepentingan perbaikan taraf hidup masyarakat Jawa yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Sarekat Islam di dirikan oleh kelompok pedagang Islam untuk memperbaiki kegiatan perdagangan menghadapi persaingan dengan masyarakat dagang Cina dan Belanda. Pokoknya tujuan kesemua organisasi pribumi sama sekali asing dengan pengembangan harmonisasi dan proses asimilasi multi-ethnis. Sedangkan penyatuan ethnis selama ini dilakukan oleh pemerintah kolonial yang kemudian dikembangkan melalui proses pendidikan.

Proses kebangkitan politik masyarakat pluralistik mulai dimunculkan pada waktu itu adalah Indiesche Partij yang didirikan pada 6 September 1912 oleh Dr Ernest F E Douwes Dekker bersama Dr Tjiptomangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat.
Padahal ketiga mereka ini adalah pemuka dari tiga organisasi berbeda. Douwes Dekker dari Insulinde partij, yang memperjuangkan emansipasi turunan Belanda dan Indo dari perlakuan diskriminasi kaum “Belanda Totok,” Tjiptomangoenkoesoemo dari Boedi-Oetomo yang tebal dengan premordialisme Jawa dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) pendiri sekolah Taman Siswa yang berhaluan pada pendidikan sectarian Islam. Tetapi masing-masing melepaskan diri dari ikatan ketertutupan dan mulai mengembangkan masyarakat pluralistik.

Pada mulanya istilah “Indier” (Hindia) digunakan sebagai sebutan bagi mereka yang berasal dari Hindia-Timur. Istilah ini kemudian digunakan oleh Dr Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (kemudian bernama Danu Dirdjo Setya Budhi). Ia ini adalah keponakan dari Eduard Douwes Dekker, yang lebih dikenal dengan nama samaran Multatuli (dari bahasa Latin: saya telah banyak menderita). Multatuli menulis bukunya yang terkenal, “Max Havelaar of the koffie-veilingen der Nderlandsche Maatschappij,” yang mengisahkan mengenai penindasan masyarakat pribumi masa politik taman paksa di Jawa, yang kemudian diakui sebagai karya kesusteraan Belanda yang bermutu.

Sebutan Indiesche Partij oleh Douwes Dekker terinspirasi dari “revolusi mestizo” (turunan campuran
Filipina-Spanyol) oleh Aguinaldo di Filipina di akhir abad 19. Cita-cita Douwes Dekker memperjuangkan kemerdekaan dibawah kepemimpinan turunan Indo bersama orang-orang Jawa berpendidikan. Yang menjadi tujuan utama dari partai ini mewujudkan identitas masyarakat suatu bangsa multi-ethnis yang terdiri dari pribumi, Indo, Cina dan siapapun yang merasa bagian dari masyarakat di gugusan kepulauan nusantara.

Asal Muasal Terminologi Indonesia

Mengenai asal-usul nama Indonesia, dari penelitian Profesor Bob Elson, penulis buku ” The history of the idea of Indonesia” mengatakan bahwa istilah Indonesia berasal dari peneliti sosial George Samuel Windsor Earl pada tulisan, `On the leading characteristics of the Papuan, Australian, and Malayu-Polynesian nation”, Journal of the Indian Atrchipelago and Eastern Asia 4 (1850).

Windsor Earl mulanya menyebut ‘Indu-nesians’ yang menerangkan penduduk kepulauan nusantara termasuk ciri etnografis merupakan bagian dari rumpun Polinesia yang berkulit sawo-mateng. Windsor Earl mempermasalahkan bahwa penduduk di gugusan kepulauan nusantara ini tidak dapat disamakan dengan pengh uni kepulauan Ceylon (kini Sri Lanka), Maldives atau Laccadives di Samudera Hindia dari ras India. Hal ini dikaitkan dengan sebutan kepulauan Hindia-Timur yang pertama kalinya di perkenalkan oleh sarjana Inggris James Richardson Logan menyebut  gugusan nusantara ini sebagai kepulauan Hindia-Timur, karena sebagian besar dari penghuninya adalah dari ras Melayu yang kemudian berbaur dengan ras Polinesia.

Untuk itu Logan, merupakan orang pertama yang menyebut “Indonesia” bagi nama penghuni dan wilayah gugusan nusantara secara geografis. Iapun membagi Indonesia dalam empat wilayah geografis: Indonesia Barat (Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Jawa dan pulau-pulau antara), Indonesia Timur-Laut (Formosa hingga gugusan kepulauan Sulu dan Mindanao, termasuk Mindanao, termasuk Filipina hingga kepulauan Visaya); Indonesia Barat-Daya (dari pantai Timur Kalimantan hingga Papua Niugini, termasuk gugusan kepulauan di Papua Barat, Kai dan Aru); Indonesia Selatan (gugusa n kepulauan selatan Tans Jawa,  antara Jawa dengan Papua Niugini atau dari Bali hingga gugusan kepulauan Timor).

Anthropolog Prancis, E.T. Hamy pada 1877 mendefinisikan kata “Indonesia” sebagai rumpun pre-Melayu yang menghuni gugusan kepulauan nusantara..
Pendapat  ini juga di ikuti anthropolog Inggris, A H Keane pada 1880. Sebutan Indonesia bagi wilayah dan penghuni gugusan kepulauan nusantara ini juga diperkenalkan oleh Adolf Bastian, ethnolog Jerman pada bukunya Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel (terbitan 1884-94). Istilah Indonesia yang dikembangkan oleh Bastian sejak itupun mulai dikembangkan dan sejak 1910´an dipakai oleh antropolog Belanda seperti Wilken, Kern, Snouck Hurgronje, Kruyt, dll, semuanya dengan makna yang sama. Untuk mempelajari Indonesia di dirikan Fakultas Indologi di Leiden. Terminologi Indonesia kemudian baru diberi makna politis (dalam bentuk ‘Hindia’ yang harus
merdeka) oleh Abdul Rivai, Kartini, Abdul Moeis, Suwardi, Douwes Dekker, Cipto, Ratulangie dll antara
1903 s/d 1913. Nama ‘Indonesia’ mulai santer, namun dengan bobot politis yang sama dengan ‘Hindia’, di kalangan mahasiswa asal Indonesia di Leiden semasa Perang Dunia I sekitar 1917. Sam Ratulangie yang juga termasuk dalam  kelompok peduli Indonesia di Belanda giat pula mempopulerkan nama Indonesia di tanah air.
Misalnya ketika mendirikan perusahaan asuransi di Bandung dengan nama, Indonesia pada 1925.

Nama Indonesia kemudian mulai menjadi kebanggaan dan berkembang pesat sebagai perangkat perjuangan identitas suatu bangsa yang terdiri dari masyarakat berbudaya majemuk dilandasi semangat solidaritas kebersamaan. Sebagai hasilnya, Indiesche Vereeniging, berubah menjadi Perhimpunan Pelajar Indonesia pada 1918. Nama Partai Komunis Hindia-Timur yang didirikan tahun 1919 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1924. Juga muncul Partai Nasional Indonesia yang di dirikan pada 4 Juli 1927. Terminologi ini kemudian berkembang dan menjadi nama suatu bangsa yang di akui oleh dunia internasional sejak 1920´an yang turut membangkitkan tuntutan nasionalisme kemerdekaan.***

One Response to “Sejarah Nama Bangsa Indonesia”

  1. nira Says:

    i like it….it’s good,,


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: